SUARAPOS.COM — Penegakan hukum tidak cukup diukur dari keberanian menetapkan tersangka. Ukuran berikutnya adalah kemampuan penyidik menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga dapat diuji di pengadilan.
Prinsip itulah yang kini relevan dalam penanganan dugaan korupsi PT Putraprima Mineral Mandiri (PT PMM). Lebih dari tiga bulan sejak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Juli 2026, perkembangan perkara ini masih menyisakan pertanyaan. Hingga 18 Oktober 2026, menurut informasi yang dihimpun, berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Tiga tersangka tersebut adalah Iwan Setiawan dari PT PMM, Gian Prabuharto alias GP dari Sucofindo, serta Junanto Kurniawan alias JK, mantan Kepala Bea Cukai Pangkalpinang.
Rentang 103 hari itu bukan dengan sendirinya bukti bahwa penyidikan berjalan lamban atau bermasalah. Penanganan perkara korupsi dengan konstruksi yang kompleks memang membutuhkan waktu, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Namun, lamanya proses tanpa penjelasan perkembangan yang memadai dapat memunculkan pertanyaan publik yang semestinya dijawab oleh aparat penegak hukum.
Dalam perkara yang menyentuh aktivitas ekspor mineral dan pelayanan kepabeanan, kepastian hukum menjadi penting. Publik berhak mengetahui apakah penyidikan masih berfokus pada penguatan alat bukti, sedang melengkapi berkas, atau menghadapi kendala tertentu.
Kejaksaan Agung tidak harus membuka seluruh materi penyidikan. Kerahasiaan bagian tertentu dari proses hukum tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu pengungkapan perkara. Namun, penjelasan mengenai tahapan penanganan, sepanjang tidak melanggar ketentuan, merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Apalagi, perkara ini berkaitan dengan fungsi Bea Cukai sebagai institusi yang mengawasi lalu lintas barang lintas negara. Jika dugaan penyimpangan dalam fasilitas kepabeanan benar terjadi, persoalannya bukan semata-mata menyangkut pihak yang diduga terlibat, melainkan juga menyangkut integritas sistem pengawasan ekspor.
Karena itu, penyidikan harus menjawab persoalan secara utuh: bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana mekanismenya dijalankan, dan apakah terdapat pihak lain yang secara sadar turut berperan.
Kuncoro dan Adi Santoso, Sejauh Mana Perannya?
Sorotan lain tertuju pada Muhammad Kuncoro Candra Winata alias MKCW, yang disebut sebagai komisaris PT PMM, serta Adi Santoso, yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut. Keduanya telah diperiksa, tetapi berdasarkan informasi yang tersedia, masih berstatus saksi.
Status saksi bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Sebaliknya, kedudukan sebagai komisaris atau pihak swasta juga tidak otomatis meniadakan kemungkinan seseorang memiliki pengetahuan penting mengenai kegiatan perusahaan.
Karena itu, pertanyaan yang tepat bukanlah mengapa keduanya belum menjadi tersangka semata-mata karena posisi mereka, melainkan apakah seluruh keterangan, dokumen, transaksi, dan hubungan kewenangan yang relevan telah diperiksa secara menyeluruh.
Jika alat bukti belum cukup, status saksi harus dihormati. Namun, apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, penanganan terhadap siapa pun yang diduga terlibat harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada orang-orang yang paling mudah dijangkau. Tetapi penyidik juga tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya untuk memenuhi ekspektasi publik.
Perkara PT PMM juga menyisakan pertanyaan mengenai modus yang diduga digunakan dan potensi kerugian negara. Informasi yang beredar menyebut kemungkinan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi angka tersebut belum disampaikan secara resmi oleh Kejaksaan Agung.
Karena itu, angka tersebut tidak sepatutnya diperlakukan sebagai kerugian negara yang sudah terbukti. Penyidik perlu menjelaskan, pada waktunya, apa bentuk dugaan penyimpangan, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara, dan berdasarkan perhitungan siapa nilai kerugian tersebut ditetapkan.
Pemeriksaan aliran dana juga penting untuk menguji apakah dugaan tindak pidana hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi ekspor atau melibatkan rangkaian perbuatan yang lebih luas.
Jika terdapat pihak yang menerima manfaat dari dugaan penyimpangan, hubungan tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti. Sebaliknya, setiap orang yang tidak terbukti terlibat tidak boleh dibebani kesimpulan hanya karena memiliki hubungan bisnis atau jabatan di perusahaan.
Konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengenai perkembangan penyidikan telah diupayakan pada 18 Oktober 2026. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban resmi. Konfirmasi kepada Kuncoro dan Adi Santoso juga masih diupayakan.
Ketiadaan jawaban pada saat berita disusun tidak serta-merta membuktikan adanya upaya menutup-nutupi perkara. Namun, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih terbuka agar ruang publik tidak dipenuhi dugaan dan spekulasi.
Kejaksaan Agung perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk apakah berkas telah dinyatakan lengkap, apakah masih ada petunjuk yang harus dipenuhi, atau apakah penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penjelasan itu penting bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, perkara PT PMM tidak semestinya dinilai hanya dari jumlah tersangka atau lamanya waktu penyidikan. Ukuran utamanya adalah kekuatan alat bukti, ketepatan penerapan hukum, keterbukaan yang proporsional, dan keberanian mengungkap perkara secara menyeluruh.
Seratus tiga hari bukan vonis atas kinerja penyidik. Namun, rentang waktu itu cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta kejelasan.
Kejaksaan Agung perlu memastikan bahwa perkara ini bergerak berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini. Jika penyidikan membutuhkan waktu, jelaskan tahapannya. Jika berkas belum siap, tuntaskan kekurangannya. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, tindak lanjuti sesuai hukum.
Sebab, kepercayaan publik tidak tumbuh dari pengumuman penetapan tersangka semata. Kepercayaan tumbuh ketika proses hukum berjalan konsisten, tidak tebang pilih, dan pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. (*)







































