Suarapos.com – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengungkapkan kedaulatan pertimahan dari sisi pemerintah adalah pelaksanaan regulasi sebaik-baiknya, sehingga manfaat timah ini bisa terlihat.
Dilansir dari babelprov.co.id, Jumat (28/10/2022), Ridwan mengatakan, sedangkan dari sisi badan usaha, menurut Ridwan, kedaulatan bahasa sederhananya adalah cuan. Namun, ia menjelaskan, yang berdaulat tidak selalu dalam konotasi uang, tapi manfaat-manfaat lain dan seberapa banyak pertambangan timah ini memberi dampak bagi.
“Kemarin (Kamis/20/10/2022), ketika Presiden Jokowi mengunjungi smelter PT Timah mengatakan bahwa pembangunan smelter ini adalah wujud kesungguhan kita dalam hilirisasi. Dengan memproduksi produk menjadi produk yang lebih hilir,” ujarnya.
“Kita bicara tentang ekosistem kita harus melihatnya hulu-hilir termasuk unsur-unsur penunjang ekosistem,” kata Ridwan saat menjadi narasumber “Dialog Publik Tentang Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Graha PT Timah Tbk, Jumat (28/10/2022).
Lebih jauh dijelaskan Ridwan dihadapan peserta dialog bertajuk “Ekosistem Pertimahan Ideal Menuju Kedaulatan Timah Indonesia” sumberdaya alam (SDA) timah diciptakan Tuhan pasti ada manfaatnya, jika belum dimanfaatkan ini disebabkan keterbatasan pengetahuan manusia.
“Orang selalu punya nada pesimistis bahwa mengelola SDA ini merusak lingkungan. Keberadaan kita ini adalah menjaga keseimbangan pertambangan dan lingkungan. Realitanya saat ini, tidak ada peradaban modern tanpa didukung oleh industri pertambangan,” ujarnya.
Selain timah, Ridwan yang juga Dirjen Minerba menyinggung Logam Tanah Jarang (LTJ). Dikatakannya, nerdasarkan data, Babel pemilik sumber daya yang paling banyak.
“Kita tahu bahwa logam tanah jarang ini ke depan akan banyak pemanfaatannya, akan menjadi sumber material masa depan, tapi kita belum menguasai teknologinya,” ujarnya.
Selain Ridwan, dialog juga menghadirkan Guru Besar HUKUM Pertambangan UNHAS Abrar Saleng.
Agenda dialog juga serangkaian acara pengukuhan dan ikrar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Progresif (HIMMAPRO) UBB 2022-2025. (*)
