SUARAPOS.COM– Kesenjangan realisasi belanja pegawai antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 tampak mencolok.
Di saat sejumlah OPD hampir menghabiskan seluruh pagu anggaran belanja pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) justru mencatat realisasi paling rendah, hanya 7,07 persen.
Data tersebut dikutip SUARAPOS.COM, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, pada Minggu (5/7/2026).
Dalam laporan itu, BKPSDM hanya merealisasikan Rp3,52 miliar dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp49,84 miliar. Persentase tersebut menjadi yang terendah di antara seluruh OPD dan terpaut sangat jauh dibanding perangkat daerah lain. Sebaliknya, sejumlah OPD mampu mencatatkan serapan hampir sempurna.
Posisi tertinggi ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi 99,82 persen, yakni Rp5,91 miliar dari pagu Rp5,92 miliar.
Di bawahnya terdapat Dinas Pangan dan Pertanian dengan serapan 99,12 persen, disusul Kecamatan Bukit Intan 98,92 persen, Kecamatan Rangkui 98,43 persen, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 98,24 persen.
Sementara itu, kelompok OPD dengan serapan terendah setelah BKPSDM diisi Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 65,87 persen, Kecamatan Pangkalbalam 81,05 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 83,50 persen, dan Dinas Kelautan dan Perikanan 90,09 persen.
Perbedaan realisasi belanja pegawai tersebut menunjukkan adanya disparitas yang cukup lebar antar-OPD. Rentang serapan dari 7,07 persen hingga hampir 100 persen menjadi salah satu temuan yang menonjol dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2025.
Sorotan utama mengarah kepada BKPSDM. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, BKPSDM justru tercatat memiliki persentase realisasi belanja pegawai paling rendah berdasarkan data LHP BPK.
Laporan BPK tersebut tidak menguraikan secara rinci faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja pegawai pada masing-masing OPD.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Pangkalpinang belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab rendahnya serapan belanja pegawai di BKPSDM maupun OPD lainnya yang realisasinya berada di bawah rata-rata. (wah)
