BOGOR – Presiden Joko Widodo meminta gubernur dan kepala daerah lainnya menyusun kebijakan pengendalian inflasi terutama sektor pangan mulai dari tomat hingga cabai.
Jokowi dalam arahannya saat ini kondisi ekonomi Indonesia, hingga kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi di angka 5,72 persen.
Hal itu meningkat jika dibandingan pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year on year) pada tahun 2022 yang berada di angka 5,2 persen.
Namun, Jokowi mengingatkan pada 2023 akan ada ujian ekonomi termasuk inflasi yang disebabkan oleh bahan pokok seperti tomat hingga cabai.
Jokowi meminta Kepala Daerah menyusun kebijakan sehingga harga bahan pokok khususnya dapat terjangkau.
“Apa yang harus dilakukan saya sudah tidak ingin mengulang lagi bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal perintahkan tanam tomat, cabe mahal perintahkan tanam cabai. Saya gak usah ulang,” tegas Jokowi pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).
Jokowi mengungkapkan guncangan ekonomi karena pandemi dan perang sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasien IMF. Hal yang pernah dialami Indonesia pada krisis moneter 1997-1998.
“Kita ingat tahun 1997-1998 Indonesia menjadi pasiennya IMF, ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara dan yang lain masih antre di depan pintunya IMF,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden menegaskan, semua elemen mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, harus sudah memiliki frekuensi yang sama. Terutama, dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini.
“Situasi global masih sangat tidak mudah. Sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi, ini momok semua negara. Coba dilihat di negara lain bahkan sudah ada yang sampai 92 persen,” ucapnya.
Rakornas bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ ini diikuti pula Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. (*)
