Suarapos.com – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, menggelar rapat dengan PT Timah Tbk membahas solusi atas aspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pertimahan di Griya Timah, Pangkalpinang, Rabu (26/10/2022).
Staf Ahli Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang kepada sejumlah wartawan usai rapat koordinasi mengungkapkan Kemenko Polhukam menerima banyak laporan dan surat terkait permasalahan-permasalahan di masyarakat.
Termasuk adanya tuntutan dari masyarakat terkait perlunya legalitas terhadap pertambangan rakyat. Hal ini, kata Antongan, membuat pihaknya mengumpulkan data secara lengkap seperti apa kondisi di lapangan.
“Kita (Kemenko Polhukam) banyak menerima keluhan-keluhan, surat dari masyarakat, termasuk yang datang langsung ke kementerian. Kemenko Polhukam sangat sangat responsif terhadap permasalahan masyarakat,” kata Antongan.
“Dan kita harus mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ke PT Timah ini bukan urusan koreksi ataupun evaluasi, akan tetapi kita berkoordinasi guna merumuskan solusi-solusi terkait aspirasi masyarakat,” sambung Antongan.
Lebih jauh diungkapkan Antongan, langkah koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi.
Kemudian, dijelaskannya dari hasil rapat koordinasi ini, nantinya akan dibahas untuk menjadi formulasi yang akan dijadikan bahan pembuatan aturan-aturan yang mengakomodir masyarakat.
“Kemenko Polhukam sebagai pengemban fungsi Korsidal, yaitu koordinasi singkronisasi dan pengendalian (Korsidal) terhadap kementerian dan lembaga. Jadi kita akan melihat nanti apakah permasalahan-permasalahan ini perlu penataan soal public policy nya pada level peraturan di kementerian,” kata Antongan.
Sementara ketika ditanya apa target dari pertemuan tersebut?
“Targetnya tentu ada. Seperti dua tahun yang lalu, kita datang ke sini (Babel) kemudian menghasilkan rekomendasi-rekokendasi atas permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Sementara pada kesempatan sama, Kadiv Pam, PT Timah Tbk Wing Handoko kepada wartawan mengungkapkan pertemuan tersebut berisi penjelasan tentang teknis penambangan yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk, termasuk upaya-upaya mengakomodir para penambang rakyat.
“Jadi tadi dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam, kita lebih kepada penjelasan tentang penambangan dan tata kelolanya. Kemudian kita juga menjelaskan kebijakan-kebijakan PT Timah Tbk, terkait upaya mengakomodir kepentingan masyarakat,” kata Wing.
“Tentunya harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Termasuk juga kendala atau keterbatasan apa yang dihadapi oleh PT Timah dalam mengakomodir permasalahan penambang rakyat,” lanjutnya.
Selain bertemu PT Timah Tbk, Kemenko Polhukam juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polda Babel dan Korem 045 Garuda Jaya. (*)
