Suarapos.co.id
Ketua DPD Gerindra Bangka Belitung di Pusaran Kasus Korupsi

Ketua DPD Gerindra Bangka Belitung di Pusaran Kasus Korupsi

BERBAGI
Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022, Erzaldi Rosman saat menjalani pemeriksaan di Kejati Babel beberapa waktu lalu. (dok/ist)
Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022, Erzaldi Rosman saat menjalani pemeriksaan di Kejati Babel beberapa waktu lalu. (dokumen/ist)

Penulis: Mad Doni

(Redaktur Senior)

GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 Erzaldi Rosman ada dalam pusaran kasus korupsi. Ada dua kasus yang menyeret namanya yaitu kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp300 triliun yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kasus lahan PT Narina Keisha Imani (NKI) 1.500 hektar yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung.

Dalam kasus tata niaga timah, Erzaldi Rosman yang juga Ketua DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah diperiksa penyidik Kejagung. Bahkan namanya muncul dalam dua kali persidangan.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di PN Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024, disebutkan Erzaldi Rosman selaku Gubernur Babel melakukan pertemuan dengan sejumlah pemilik smelter timah di Hotel Borobudur Jakarta.

Kemudian, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024, dengan agenda membacakan eksepsi atas terdakwa Suranto eks Kepala Dinas ESDM Babel.

Baca Juga  Batalkan Kenaikan NJOP Pangkalpinang

Dalam eksepsi itu, pada intinya menyatakan Gubernur Babel Erzaldi Rosman bertanggung jawab atas terbitnya rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) timah.

Kemudian dalam kasus lahan PT NKI yang kini sudah naik ke penyidikan, Erzaldi Rosman sudah dua kali diperiksa penyidik Pidsus Kejati Babel. Kasus ini terus berlanjut. Teranyar dikabarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh pihak terkait ditaksir mencapai Rp30 miliar.

Dalam kasus lahan tersebut, selain soal izin, Erzaldi Rosman selaku Gubernur kala itu, meneken naskah kerja sama dengan PT NKI terkait pengelolaan lahan 1.500 hektar itu.

Kerja sama itu selain tidak melalui kajian Tim Kerja Sama Daerah (TKSD), juga tanpa persetujuan DPRD Babel. Sejak dilaksanakannya kerja sama itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memeroleh manfaat bagi keuangan daerah.

Selain itu, masyarakat sekitar lokasi menolak penggarapan lahan itu karena selain dinilai tidak memberi manfaat pada masyarakat, juga dinilai merusak ekologi setempat.

Baca Juga  Berkurban untuk Korban PHK

Kedua kasus ini memang tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra. Sekali tidak punya kaitan sama sekali dengan partai besutan Prabowo Subianto.

Namun, publik pun tahu Erzaldi Rosman adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belakangan Erzaldi digadang-gadang maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Babel. Meski baru Partai Denokrat yang secara resmi memberikan surat rekomendasi, namun Erzaldi percaya diri bahwa ia juga sudah mendapat rekomendasi dari DPP Gerindra.

Pengakuan atau klaim sudah dapat rekomendasi itu muncul di pemberitaan sejumlah media massa. Namun hingga kini publik belum melihat surat rekomendasi dari DPP Gerindra yang diklaim itu.

Publik sejatinya menunggu sikap resmi Gerindra soal siapa yang diusung sebagai Cagub-Cawagub di Pilkada Babel 2024. Apalagi masa pendaftaran bakal calon semakin dekat dan waktunya juga singkat, yaitu pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

Baca Juga  Presiden Sudah Bicara

Hal ini sebenarnyan menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah memang Partai Gerindra masih ragu untuk mencalonkan Erzaldi? Sehingga bisa jadi sedang menimbang akan mengusung nama lain sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Babel. Hal ini pasti akan menjadi pertimbangan masak masak bagi Gerindra.

Makanya publik sangat yakin DPP Gerindra, apalagi sang Ketua Umum Prabowo Subianto yang sekaligus sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024 yang lalu, dipastikan sangat mendukung langkah kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kejati Babel mengusut tuntas kasus korupsi yang sedang ditangani.

Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang senantiasa keras menyatakan perang melawan korupsi tanpa pandang bulu. Sudah barang tentu sejak awal pemerintahannya hingga berakhir tidak ingin punya beban atas ulah oknum di lingkaran partainya yang berpotensi terjerat dalam kasus korupsi. (***)

LEAVE A REPLY