SUARAPOS.com – Sejumlah aktivis iklim dan pelajar Indonesia mengadakan kegiatan pameran foto bertajuk “Merdeka dari Energi Kotor, Bersihkan Bank-mu dari Batu-Bara” di Galeri foto KALA di Kalijaga, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Market Forces melalui keterangan tertulis yang diterima suarapos.com , Kamis, menuliskan acara ini ditujukan untuk mendorong lembaga keuangan agar berhenti membiayai energi kotor batu-bara sejalan dengan komitmen nasional dalam melakukan transisi ke energi yang bersih dan berkeadilan.
Selain itu, aksi kreatif ini juga dilakukan untuk merespon inkonsistensi pemerintah Indonesia, yang meski sedang melakukan pemensiunan dini PLTU melalui skema JETP, namun salah satu perusahaan batu bara di Indonesia, PT Adaro Energy Indonesia, diketahui masih berencana membangun PLTU batu-bara captive yang merupakan pembangkit listrik jenis “off-grid”yang akan memasok listrik ke kawasan industri.
PLTU captive baru milik Adaro berkapasitas 1,1 gigawatt rencananya dibangun untuk memasok listrik ke smelter aluminium di dalam mega proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara. PLTU batu-bara tersebut diestimasi dapat menghasilkan emisi sebesar 5.2 juta ton CO2 ekuivalen per-tahunnya.
Risiko Finansial
Rencana PLTU captive ini dinilai tidak hanya berlawanan dengan tujuan JETP, tetapi dengan International Energy Agency (IEA) dan konsensus sains iklim yang mengatakan bahwa untuk memperlambat laju kenaikan temperatur bumi dan mencapai net zero di tahun 2050, maka seharusnya sudah tidak ada lagi PLTU batu-bara baru maupun ekspansi tambang batu-bara dimanapun.
“Adaro jelas sedang berencana membangun PLTU baru. Bank-bank seperti Mandiri, CIMB atau UOB yang masih membiayai Adaro tidak memperhitungkan risiko finansial dan krisis iklim yang terjadi sebagai dampak dari pembiayaan ke batu-bara. Padahal bank sebagai lembaga intermediasi yang bertanggung jawab harusnya mengukur risiko-risiko ini dengan baik,” kata Binbin Mariana, Juru Kampanye Keuangan Energi Asia, Market Forces.
Berdasarkan studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pembangunan PLTU baru juga dinilai tidak hanya akan merugikan pemilik proyek, tapi juga investor termasuk kreditur dan pemegang obligasi.
“Pembangunan PLTU captive baru berlawanan dengan asas skema JETP yang tujuannya memensiunkan PLTU batu-bara dini. Ditambah itu, seluruh aset PLTU batu-bara memiliki risiko finansial seperti kehilangan nilai atau stranded asset dalam jangka pendek, biaya pinjaman modal yang relatif mahal dibanding industri lainnya, hingga stabilitas harga pembelian batubara yang fluktuatif,” jelas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
“Jika dipaksakan, potensi kerugian yang tinggi akan menurunkan minat deposan bank dan investor. Deposan akan memindahkan dana ke bank yang lebih menjauhi proyek berisiko PLTU batu-bara,” sambung dia.
Saat ini, Adaro dilaporkan sedang kesulitan menggalang dana untuk proyek Kaltara-nya dan telah kehilangan beberapa pendananya – seperti Standard Chartered, DBS, dan OCBC – karena rencana pembangunan PLTU captive baru ini.
Bagi banyak bank dengan target iklim, mendanai
PLTU baru berisiko menggagalkan target iklim dan kalkulasi Scope 3 bank tersebut.
Scope 3 adalah hitungan emisi gas rumah kaca dari pembiayaan. Salah satunya Bank HSBC, yang sudah menyatakan larangan kebijakan bank-nya untuk mendanai PLTU captive.
Terkait hal ini, Binbin menyebut bahwa tren coal phase-out global saat ini memang menunjukan kalau pembiayaan ke bisnis batu-bara berisiko tinggi secara finansial.
“Bank-bank global tidak ragu untuk memotong pendanaan untuk aset batu-bara. Larangan bank global untuk mendanai PLTU batu-bara tidak mengecualikan PLTU batu-bara captive. Segala bentuk aset batu-bara apapun akan mempengaruhi kalkulasi emisi gas rumah kaca scope 3 dan mempengaruhi target iklim bank
tersebut,” kata Binbin.
Portofolio Pembiayaan
Bhima dari CELIOS menambahkan, bank-bank memiliki persepsi yang tidak tepat jika masih beranggapan aset batu-bara masih menguntungkan. Booming harga batu-bara sudah hampir selesai tahun ini, bisnis batu-bara diproyeksi makin memberikan imbal hasil yang rendah.
“Bank perlu lebih rasional dalam melanjutkan portofolio pembiayaan ke bisnis yang berkaitan dengan rantai pasok batu-bara” tutup Bhima.
Sebelumnya, proyek pembangunan PLTU captive baru milik Adaro ini juga mendapatkan penolakan dari para fans musik KPOP yang peduli isu lingkungan, yaitu KPOP4PLANET, terhadap Hyundai Motor pasca ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pembelian produksi aluminium dari Adaro pada November 2022 lalu.
Kemitraan antara Hyundai dan Adaro tersebut ditolak karena kontradiksi antara komitmen Hyundai dalam memproduksi mobil berbahan aluminium “ramah lingkungan” yang saat ini gencar dipromosikan oleh salah satu boyband Korea terbesar, BTS, meskipun diketahui aluminium tersebut akan diproduksi menggunakan PLTU batu bara yang tidak sejalan dengan komitmen transisi energi global.
Atas dasar itu, para ribuan fan KPOP meminta Hyundai mundur dari kemitraan dengan Adaro, apabila aluminium Adaro masihmenggunakan energi dari PLTU batu-bara.
“Mengecewakan ketika merek yang seringkali mempromosikan produk ramah lingkungan
berencana membeli aluminum yang akan diproduksi oleh PLTU baru. Mengingat betapa membahayakan krisis iklim, seharusnya Hyundai menetapkan standar, terutama ketika duta merek mereka – yaitu idola kami – sangat peduli dengan lingkungan,” sebut Nurul Sarifah, Juru Kampanye KPOP4PLANET.
Hingga berita ini dimuat masih diupayakan konfirmasi ke pihak terkait demi keberimbangan berita dan verifikasi. (*/rilis)
