SUARAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sedang berproses untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satunya di sektor pangan.
Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Bangka Barat mulai menjajaki kerja sama pendistribusian komoditas hasil pertanian khususnya beras dengan Pemkab Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Bupati Markus mengakui komoditas beras di Banyuasin mengalami surplus. Hal itu yang mendorong Markus menjajaki kerja sama dengan Pemkab Banyuasin.
Dia menilai pentingnya kehadiran BUMD di sektor pangan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
“Pemda Bangka Barat sedang berproses untuk mendirikan BUMD salah satunya di bidang ketahanan pangan. Saya tahu di Banyuasin ini kan salah satu daerah yang surplus beras. Maka kita berharap ke depan bisa dikerjasamakan dengan BUMD kita untuk menyuplai beras sehingga bisa menekan harga di Bangka Barat yang pastinya akan sangat membantu masyarakat kita,” kata Bupati Markus, Kamis (4/9/2025).
Menurut Markus, pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Oleh sebab itu, perencanaan dan intervensi pangan oleh pemda harus menjadi prioritas dalam pembangunan.
Bupati Banyuasin, Askolani Jasi menyambut positif rencana kerja sama di sektor pangan dengan Pemkab Bangka Barat di bawah kepemimpinan Markus.
Dirinya menyampaikan, Banyuasin punya potensi besar di bidang pertanian. “Kalau di pertanian kita punya potensi padi terbesar di Sumatera Selatan dan 3 besar penghasil padi di Indonesia,” kata bupati Banyuasin dua periode itu.
Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ini memastikan siap berkolaborasi menindaklanjuti kerja sama dimaksud untuk mengisi pasokan beras di Bangka Barat.
“Soal BUMD pangan khususnya beras, ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait antara Pemkab Babar dan Banyuasin. BUMD pangan ini pasti jalan. Kita harus punya jiwa entrepreneur untuk bisa lebih maju,” pungkas Bupati Askolani.
Komitmen Markus memperhatikan ketahanan pangan, termasuk membentuk BUMD pangan selaras dengan instruksi Mendagri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah berkontribusi melengkapi kebijakan nasional di bidang pangan.
“Kontribusi daerah dalam memasok pangan akan berangsur-angsur memperkuat otonomi daerah di bidang pangan. BUMD bidang pangan harus dioptimalkan sebisa mungkin,” kata Tito di Jakarta pada 22 Agustus 2025 lalu.
Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Bangka Barat, kekurangan beras di Babar pada tahun 2022 sebanyak 15.041 ton dari kebutuhan 22.726 ton, sementara tahun 2023 terdapat kekurangan 13.394 ton dari kebutuhan 20.197 dan tahun 2024 sebanyak 16.820 ton dari kebutuhan 20.644. (𝐒𝐇𝐋)
