SUARAPOS.com – Ibrahim secara resmi dikukuhkan menjadi Guru Besar bidang Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (FISIP UBB) pada Kamis, 25 Januari 2023.
Pengukuhan Guru Besar diikuti dengan orasi ilmiah Prof.Dr. Ibrahim, M.Sc dengan tema “Konstelasi Elektoral Dalam Bayang-bayang Politik Identitas: Dari Instrumentasi, Inosensi, ke Konsolidasi Demokrasi” di Kampus UBB, Balunijuk, Kabupaten Bangka.
Prof. Ibrahim adalah Guru Besar pertama yang dilahirkan UBB.
Pengukuhan oleh anggota Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Baru, Prof. Dr. Agung Damar Syakti, SPi, DEA. Diketahui Agung juga Rektor Universitas Maritim Raja Haji, Kepulauan Riau.
Prof.Dr. Ibrahim, M.Sc dalam orasi pengukuhan guru besar menyampaikan, Pemilu dan Pilkada serentak semakin dekat, 2024 jika tak ada aral melintang.
Yang terdekat juga adalah bayang-bayang politik identitas. Ramai para tokoh politik berbagai kalangan mulai meramalkan nasib kontestasi elektoral bayang-bayang politisasi identitas.
Tidak heran, karena hampir dalam setiap pemilu, pun juga pilkada, terakhir paling ekstrim pada Pemilu 2019, politik identitas telah memecah anak bangsa dalam dua kutub kekuatan yang seakan-akan tidak bisa didamaikan.
Dalam berbagai platform media, utamanya media sosial, framing partisansif merebak tidak terhindarkan. Perdebatan-perdebatan panjang mengerucut pada upaya membangun citra dan menegasi sekalian.
“Grup-grup whatsapp menjadi platform yang paling mengerikan, karena sifatnya yang semi terbuka, dominasi dan agresi lebih nyata dipertontonkan. Belum-belum agama sudah menjadi arena pertarungan yang paling laris manis,” jelas Prof.Ibrahim.
Keretakan idielogis antara pluralis dan kaum islamis terjadi secara mendalam setidaknya dalam dua pemilu terakhir.
Meski demikian, Ibrahim mengatakan betulkah sebenarnya kaum pluralis memang berperilaku pluralis, islamis berperilaku islamis, kanan adalah kanan dan kiri adalah kiri? Atau, kata Ibrahim, ini hanya soal pragmatisme narasi dalam rangka mendapatkan kekuasaan?
“Siapa memperalat siapa sebetulnya? Pertanyaan ini penting untuk memulai diskusi kita soal politik identitas,” kata Ibrahim.
Lebih jauh ia mengatakan, jika melongok sejarah panjang kontestasi elektoral di Indonesia, identitas seperti menjadi aroma yang tidak terhindarkan. Hanya saja, jika dulu politik identitas dalam sejarah pemilu lebih beraroma idiologis dan bernuansa politik aliran, dalam beberapa pemilu belakangan suasana bergeser menjadi lebih ke arah primordial.
“Mempersoalkan hal yang bersifat kodrati, namun konteksnya lebih pragmatis dan tidak lebih ideologis,” kata Ibrahim.
Lebih jauh dikatakan Ibrahim, hal ini berjalan seiring dengan memudarnya kadar politik ideologis di kalangan pemilih.
Kemudian Ibrahim menyampaikan, jika pada era Orde Baru dibungkus dengan terma nasionalisme, pasca Orde Baru lebih karena kepentingan otonomi kedaerahan maupun perjuangan kelas, telah membangun kotak-kotak baru.
Kondisi ini, menurut Prof.Ibrahim telah mendorong pengerasan identitas karena adanya produksi secara komunal. Tentu saja ada upaya untuk mempertahankan, merebut dan memperjuangkan sebagai bagian dari klaim atas identitas yang dianggap pernah hilang.
Dampaknya, kontestasi elektoral terasa berbau lokalisme, terutama di ruang-ruang yang amat dekat dengan pilihan para voters (pemilih).
“Para kandidat dan timnya, baik eksekutif, legislatif berlomba-lomba memasukkan instrumen identitas untuk mendorong pengelompokkan dukungan. Pada aras yang lebih luas, politik identitas memgalami kristalisasi secara akumulatif, tentu saja pada pemilu secara nasional yang akhirnya seperti sedang membelah diri menuju transaksi identitas. Praktik amuba ini terjadi secara dramatis di lokal maupunn nasional,” kata Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.
Kemudian Ibrahim mengatakan pentingnya menjaga axio demokrasi (nilai demokrasi) yakni kesamaan dan kesejajaran, kebebasan, yang bertanggung jawab, komitmen pada integritas dan moralitas, egalitarianisme, visi kebangsaan dan orientasi kemajuan peradaban.
Ibrahim menilai partai politik memegang peran yang sangat penting dalam rangka menjaga axio demokrasi.
“Sebetulnya kita sedikit mengkhawatirkan democratic backsliding (kemunduran demokrasi) itu bermula dari partai politik.”
“Ketika mereka (parpol) sendiri semakin sentralistik dalam pengambilan keputusan, lebih percaya tim sukses ketimbang mesin partai sendiri, merentalkan kendaraan politiknya kepada para pebisnis dan lebih menonjolkan politik dinasti ketimbang kekuatan ideoligis, platform partai dan visi kemajuan,” sambung Prof. Ibrahim.
Seharusnya, menurut Ibrahim, identitas yang harus dijaga oleh partai politik adalah identitas ideologis.
“Sehingga tak soal misalnya ketika nanti kita harus kembali ke pertarungan ideologis. Setidaknya debatnya naik kelas ke wacana dan de-liberalisasi isu-isu,” kata Prof.Dr. Ibrahim, M.Si.
Meski mengkritik keras politik identitas, dalam konteks tertentu Ibrahim sepakat dengan politik identitas. Hanya saja politik identitas yang dimaksud adalah politik identitas nasional.
Yakni identitas kebangsaan, dimana identitas primordial dan segenap politisasinya tidak mendapatkan tempat.
Meski demikian, Ibrahim mengigatkan tidak boleh pula atas nama kebangsaan lalu dengan tergopoh-gopoh melakukan labeling tidak nasionalis dengan tujuan untuk kepentingan partisan. (fh)
