SUARAPOS.COM — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terkait maraknya aktivitas tambang timah ilegal dan penyelundupan di Bangka Belitung. Ia secara tegas meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas bagaimana ribuan tambang ilegal bisa beroperasi tanpa diketahui aparat.
Prabowo menilai, jika benar terdapat sekitar seribu tambang timah ilegal yang beroperasi, mustahil seluruh aktivitas tersebut berlangsung tanpa ada pejabat atau aparat yang mengetahui.
“Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Presiden tidak hanya meminta penertiban di lapangan, tetapi juga mendorong pengusutan terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang membiarkan atau mengetahui aktivitas ilegal tersebut.
Prabowo bahkan mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ragu menindak anggota atau pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, jabatan, pangkat, maupun kedudukan yang diberikan negara bukanlah alasan untuk melindungi seseorang dari proses hukum.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau tidak bisa menertibkan ini?” ujar Prabowo.
Prabowo mengakui bahwa menindak aparat sendiri bukan perkara mudah. Terlebih, mereka merupakan orang-orang yang sebelumnya dipercaya, bahkan telah diberikan kenaikan pangkat.
Namun, menurutnya, kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi maupun rasa sungkan.
“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beli bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah disumpah untuk menjalankan tugas berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Bea Cukai dan Bakamla Ikut Disorot
Tidak hanya TNI dan Polri, Prabowo juga meminta Kementerian Keuangan melalui aparat Bea dan Cukai memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan timah.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun diminta menjalankan tugasnya secara serius untuk mencegah penyelundupan melalui jalur laut.
“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo.
Pesan Presiden tersebut menunjukkan bahwa persoalan timah ilegal di Bangka Belitung tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan pertambangan, tetapi juga menyangkut pengawasan aparat, jalur distribusi, perdagangan, hingga potensi penyelundupan.
Rakyat Sudah Tidak Mau Toleransi Ketidakadilan
Prabowo juga mengingatkan para pejabat dan aparat bahwa masyarakat saat ini semakin kritis. Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengetahui dan menyebarkan informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan.
“Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat bukanlah kelompok yang mudah dibohongi. Bahkan masyarakat yang berada dalam posisi paling lemah sekalipun kini memiliki akses terhadap teknologi dan informasi.
Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh takut untuk membersihkan institusinya sendiri.
“Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,” ujarnya. (wah)
