Suarapos.com – Berdasarkan Peta Mangrove Nasional, Indonesia memiliki kurang lebih
3.360.000 hektar lahan mangrove yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Dari total luasan tersebut, seluas 637.624 hektar (19.26%) ada dalam kondisi kritis.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 diberikan mandat untuk melaksanakan percepatan
rehabilitasi mangrove dengan total target luasan sebesar 600.000 ha hingga tahun
2024, yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Riau,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara, Papua, dan Papua Barat.
Melalui skema padat karya, selama tahun 2021 BRGM telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 29.500 Ha pada 9 (sembilan) provinsi prioritas dan 3.500 Ha pada 23 provinsi tambahan.
Melalui skema tersebut, kegiatan
rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi telah melibatkan sebanyak 34.596
orang tenaga kerja mulai dari kegiatan persiapan bibit, persiapan ajir, proses
pengangkutan bibit, hingga penanaman; dan menyerap HOK sebesar 2.940.660
HOK.
Sehingga, kegiatan padat karya rehabilitasi mangrove bukan hanya memperbaiki ekosistem mangrove namun juga meningkatkan kondisi ekonomi
masyarakat pesisir yang selama masa pandemi ini merasakan dampak penurunan
ekonomi yang paling signifikan.
Ekosistem mangrove memiliki fungsi penting karena berperan sebagai sabuk
hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar.
Selain itu, mangrove juga memberikan multifungsi secara fisik, ekonomi dan sosial
budaya bagi masyarakat. Beberapa Kelompok Masyarakat di sekitar ekosistem
mangrove sudah mulai mengembangkan usaha berbasis mangrove, baik melalui
pengembangan ekowisata hutan mangrove, maupun pengolahan mangrove menjadi
sirup, sabun, handsanitizer, pewarna alam, dan produk turunan lainnya.
Untuk itu, guna mencapai rehabilitasi mangrove yang berkesinambungan diperlukan dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
BRGM merupakan lembaga ad-hoc yang tugas dan fungsinya akan berakhir
pada akhir tahun 2024. Maka untuk meneruskan tugas dan fungsi BRGM dalam
percepatan rehabilitasi mangrove, diperlukan dukungan pemberdayaan masyarakat
serta komitmen dukungan dari masing-masing Pemerintah Daerah.
Untuk itu sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN), akan dilaksanakan gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove dalam bentuk Workshop dengan tema “Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan”.
Pada kegiatan workshop sebelumnya, telah disusun draft komitmen
dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang kemudian akan ditandatangani oleh
Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak
perayaan Hari Pers Nasional di hadapan Presiden Joko Widodo.
Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 8-9 Februari 2022 dalam rangkain
Hari Pers Nasional di Kendari Sulawesi Tenggara.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan percepatan
rehabilitasi mangrove serta memperoleh kesepakatan dari pemerintah daerah di 9
(sembilan) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua
Barat untuk dapat berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan
rehabilitasi mangrove di daerahnya. (*)
