Suarapos.com – Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono mengapresiasi upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick merespons kebutuhan BBM bagi nelayan melalui PT Pertamina dan Kementerian UKM melalui program solar untuk koperasi nelayan.
Menurut Witjaksono, SNNU akan mendukung program yang dapat mensejahterakan nelayan, masyarakat pesisir dan sekitarnya.
“Kalau secara gagasan itu insya Allah bagus dan kita pasti dukung karena intinya kan mereka mau mensejahterakan nelayan dan masyarakat sekitar pesisir itu kita dukung,” ujar Witjaksono, Kamis (15/9/2022).
Witjaksono menjelaskan problem utama ke depan terkait solar ialah masalah pendistribusian yang tepat sasaran dan data nelayan seberapa banyak alokasi nelayan yang mendapatkan jatah solar bersubsidi tersebut.
“Karena problem utama ke depan itu nanti adalah masalah distribusi dan database kalau konsepnya insya Allah semuanya bagus cuma masalah distribusi karena sampai dengan hari ini nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia itu masih mengeluh mengenai pendistribusian BBM subsidi sampai hari ini,” bebernya.
Untuk mengantisipasi program solar subsidi itu salah sasaran, Witjaksono mengharapkan pemerintah melibatkan stakeholder yang mengetahui kondisi dan kebutuhan nelayan di lapangan.
“Jadi masalah pendistribusiannya itu jangan sampai ternyata pendistribusian dari BBM bersubsidi tadi ternyata salah sasaran. Nah kita pengennya harusnya dilibatkan untuk pendistribusiannya ini jadikan jelas nelayan kita ini tepat sasaran nggak mungkin pasti kita jamin kita pasti tepat sasaran karena lokasinya nelayannya semuanya itu orang kita memang berhak mendapatkan subsidi dari solar bersubsidi tadi,” tegas Witjaksono.
Namun, Witjaksono mengaku selama ini pihaknya belum diajak bicara mengenai program tersebut, namun apabila diminta untuk terlibat, ia mengaku siap berdiskusi dan mengontrol pendistribusian bbm solar bersubsidi agar tidak salah sasaran.
“Libatkan stakeholder seperti kita untuk bisa diskusi detail mengenai pendistribusiannya mengenai alokasinya, mengenai datanya semua terus distribusi, kita tunjukkan wilayah nelayannya yang mana data fiknya lokasinya dan lain-lainnya itu harus memang secara faktual di lapangan kontrolingnya itu harus melibatkan stakeholder yang memiliki peran penting,” ucapnya.
Witjaksono mengatakan dengan begitu kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan yang masih bergelut dengan persoalan solar untuk kebutuhan operasionalnya melakukan pekerjaan.
“Kalau itu memang sampai ke tangan masyarakatnya langsung apalagi melibatkan kita sebagai pemilik stakeholder di Indonesia yaitu berarti turun tangan pemerintah sampai ke masyarakat itu yang sebenarnya ditunggu sampai hari ini gitu karena selama ini banyak sekali kendala di lapangan mengenai solar bersubsidi ini,” pungkas Wijtaksono.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut program pro rakyat ini sebagai respons pemerintah dalam menyediakan kebutuhan BBM bagi nelayan di mana pemerintah akan memberikan BBM secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan.
Dengan kebijakan tersebut, maka Solar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Erick menilai program ini juga selaras dengan amanah Presiden Jokowi agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kita mulai secara bertahap untuk membantu nelayan yang membutuhkan. Kita buktikan pemerintah hadir, pemerintah memberikan solusi untuk nelayan,” ucap Erick. (***)
