PENYIDIKAN pidana khusus (Pidsus) Kejasaan Tinggi Bangka Belitung baru menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana pascatambang PT Koba Tin sebesar sekitar Rp 111 miliar. Penetapan tersangka setelah sebelumnya melalui serangkaian penyelidikan, perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kerja keras ini harus diapresiasi dan layak diacungi dua jempol.
Sebelum penetapan dua tersangka tersebut, tak banyak diketahui publik siapa saja yang telah diperiksa. Tetiba saja pada, 1 Oktober 2026 muncul berita di beberapa media daring bahwa penyidik menetapkan dua tersangka dan langsung menahannya pada malam itu juga.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, menyebutkan pihaknya sudah memeriksa 30 saksi. Namun, lagi-lagi siapa saja saksi yang diperiksa itu tidak diketahui. Hal ini harus dipahami sebagai bentuk sikap kehati-hatian penyidik agar perkara ini benar-benar dapat dituntaskan hingga masuk ke pengadilan.
Namun, keterbukaan juga penting sebagai bentuk transparansi kepada publik dan agar publik bisa pula ikut mengawasi jalannya proses hukum yang berlangsung. Apalagi dana yang diduga dikorupsi itu tidak kecil yaitu seratus sebelas miliar. Dan dana itu harusnya diperuntukkan bagi kegiatan reklamasi dan kegiatan sosial lainnya sebagai kewajiban PT Koba Tin yang belum terlaksana kepada wilayah operasi dan masyarakat sekitar wilayah operasi.
Dari pemberitaan sebelumnya, dana tersebut justru diduga kuat mengalir ke puluhan kreditur yang terkait dengan PT Koba Tin. Padahal, para kreditur itu sama sekali tidak berhak menerima dan menikmati dana yang dicairkan itu.
Selain itu, proses pencairannya pun diuduga bermasalah alias illegal. Sebab, kurator diduga tak berhak mencairkan dan mengalirkan dana itu ke para kreditur. Proses penyidikan tak boleh berhenti atau hanya fokus pada kurator dan oknum salah satu bank itu saja. Atau hanya fokus ke proses pencairan itu saja.
Namun penyidikan harus diperdalam dan menyasar para kreditur yang jelas-jelas diduga kuat menerima aliran dana dengan nilai beragam, serta pihak terkait lainnya. Bahkan ada kreditur yang diduga menerima aliran dana hingga mencapai Rp 12,4 miliar. Puluhan kreditur itu sebagian besar adalah badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).
Meski asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap harus dikedepankan, tidak berarti bahwa proses penyidikan menjadi terlalu berhati-hati sehingga terkesan lamban. Harus diingat bahwa tujuan hukum tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu gerechtigkeit yaitu memberikan apa yang menjadi hak setiap orang secara proporsional dan seimbang.
Kemudian rechtssicherheit (kepastian hukum) yaitu menjamin aturan yang jelas, objektif, dan dipatuhi agar masyarakat memiliki pedoman yang pasti serta terhindar dari kesewenang-wenangan. Dan yang terakhir zweckmabigkeit (kemanfaatan) yakni memberikan kebahagiaan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar anggota masyarakat.
Sekali lagi, selain kurator, masyarakat menunggu proses hukum para kreditur dan pihak terkait yang terlibat agar proses hukum berjalan adil. (*)







































