SUARAPOS.COM – Legislator Golkar dari Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menutup jalur penyelundupan timah hasil penambangan ilegal di Bangka Belitung.
“Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan,” tegas Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Jamaludin Malik menjelaskan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal sudah mencapai skala luar biasa. Di sektor timah, misalnya, kerugian negara ditaksir hingga Rp300 triliun sepanjang 2015–2022, sekitar Rp271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan dan non-kawasan.
Menurut dia, pemerintah memperkirakan kerugian akibat praktik pertambangan ilegal bisa mencapai Rp300 triliun per tahun dari potensi pajak, royalti, dan kewajiban negara yang tidak disetorkan.
Untuk itu, Jamaludin berharap penegakan hukum tanpa kompromi perlu dipadukan dengan kebijakan penyitaan aset agar negara benar-benar mendapat kendali penuh atas wilayah pertambangan yang selama ini dikuasai secara ilegal.
“Perlu ada penguatan data perizinan, pengawasan lapangan, hingga regulasi yang memungkinkan penyitaan aset tambang ilegal untuk dikembalikan kepada negara,” imbuhnya.
Ia mengatakan tata kelola pertambangan nasional harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera bagi pelaku, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung.
“Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang cukup lama menjadi pusat tambang timah, terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal,” ujar Prabowo.
Prabowo dengan tegas menyampaikan, mulai tanggal 1 September 2025 kemarin, dia memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk membuat operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Prabowo mengindikasikan 80 persen hasil timah diselundupkan.
“Mulai tanggal 1 September 2025 kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini, hampir 80 persen hasil timah diselundupkan, 80 persen kita, kita tutup, dan penyelundupan macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai Ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,”ungkapnya.
“Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun,”tegas Prabowo. (**)
Sumber: rmol.id
