DLH DKI OTT Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Sanksinya

DLH DKI OTT Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Sanksinya

BERBAGI

SUARAPOS.com – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kegiatan “Hari Bebas Kendaraan Bermotor” atau HBKB, di Jl. Sudirman-Thamrin, pada Minggu (15/1/2023).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan pesan dari Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono, supaya kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggar kebersihan tidak kendor dan konsisten dilakukan.

“Kami beserta jajaran menindaklanjuti pesan Pak Pj Gubernur dengan mengerahkan petugas lebih banyak dari pekan-pekan sebelumnya,” ungkap Asep.

Baca Juga  Ratusan PIP Pesta Pora di Perairan Mengkubung

Setelah dilaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan terdapat 6 pelanggar yang terbukti membuang sampah sembarangan.

“Pada hari ini terdapat 5 pelanggar yang dikenakan denda uang paksa dengan total denda Rp400.000 dan 1 pelanggar yang dijatuhi sanksi sosial melakukan pungut sampah di lokasi. Jumlah ini lebih sedikit dari HBKB sebelum-belumnya. Mudah-mudahan ini bukti warga Jakarta sudah makin sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan,” lanjut Asep.

Selain secara konvensional, OTT juga dilakukan dengan bantuan drone bersinergi dengan Diskominfotik. Petugas dari DLH DKI Jakarta juga berkeliling sepanjang ruas HBKB menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan.

Baca Juga  Babel Rehabilitasi Lahan Kritis Bekas Tambang Ilegal

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menempatkan 7 (tujuh) buah Posko sepanjang Jl. Sudirman -Thamrin yang berlokasi, antara lain di depan Hotel Indonesia Kempinski, Jl. Sumenep, depan Gedung Jaya, depan Gedung BNI 1946, depan Gedung Chase Plaza, depan Gedung Graha Niaga dan depan Gedung FX Sudirman.

Selain di lokasi HBKB Tingkat Provinsi, kegiatan ini juga dilaksanakan di 5 (lima) lokasi HBKB Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, “bahwa Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum dan dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00.” (*/anton)

Baca Juga  Walhi Babel: Bangka Belitung Kehilangan Hutan Tropis 460.000 Hektare

LEAVE A REPLY