Kejahatan Ekologis di Bangka Belitung, Ketika Bumi ‘Dibunuh’ atas Nama Timah

Kejahatan Ekologis di Bangka Belitung, Ketika Bumi ‘Dibunuh’ atas Nama Timah

BERBAGI
Kondisi Bumi Bangka Belitung (istimewa)
Kondisi Bumi Bangka Belitung (istimewa)

JIKA korupsi timah adalah malingnya, maka kejahatan ekologis adalah mayatnya. Dan mayat itu kini menganga di seluruh Bangka Belitung: 12.607 lubang menganga, 15.579 hektar tanah mati, dan 70 persen daratan Babel masuk kategori kritis. Ini bukan lagi kerusakan lingkungan. Ini adalah pembunuhan berencana terhadap sebuah pulau.

Kasus PT Koba Tin dengan korupsi dana reklamasi Rp 112 miliar dan kasus tata niaga timah dengan kerugian ekologis Rp 271 triliun adalah dua sisi koin yang sama: negara memberi izin untuk mengeruk, pengusaha mengeruk tanpa batas, lalu uang untuk memulihkannya dirampok.

Data Tak Bisa Dibantah

Mari kita bicara dengan data, bukan klaim. Pertama, daratan Babel sudah jadi seperti keju Swiss, berlubang-lubang.

Data BPDASHL Baturusa-Cerucuk 2018: terdapat 12.607 kolong bekas tambang timah dengan luas 15.579,747 hektare. Data Citra Satelit Spot 6 tahun 2014: 70 persen dari 1,29 juta Ha daratan Babel kritis akibat tambang.

WALHI mencatat daratan yang punya IUP tambang mencapai 1,1 juta hektare dari total 1,6 juta hektare daratan Babel. Artinya 68 persen pulau ini sudah dikapling untuk tambang. Wajar jika wajah Bangka hari ini seperti habis dihujani bom.

Kedua, lautnya mati, karangnya punah.

Penelitian UBB 2007-2013 di 41 titik terumbu karang Pulau Bangka, hanya 10 titik yang kondisinya baik. Contohnya di pulau-pulau kecil, lokasi paling terdampak tambang laut, tutupan karang hidup rusak parah, bahkan di beberapa titik nol.

Baca Juga  Matahari, Minang, Sumbar dan Kegembiraaan

Penelitian UGM 2025 di Laut Penyusuk membuktikan tambang mengubah topografi dasar laut. Tailing timah menutup polip karang, air keruh mengandung Pb dan logam berat, ikan punah. Nelayan Matras harus melaut 10 mil lebih jauh karena hasil tangkapan anjlok. Kita menukar protein rakyat dengan beberapa karung pasir timah ilegal.

Ketiga, Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo, menghitung dengan metode Permen LH No.7/2014 berdasarkan verifikasi lapangan dan citra satelit 2015-2022. Temuannya mengerikan:

Total luas galian di 7 kabupaten: 170.363 Ha. Padahal IUP resmi hanya 88.900 Ha. Berarti 81.463 Ha adalah tambang ilegal di dalam konsesi perusahaan plat merah.

Kerugian ekologisnya: Rp 271,06 Triliun.
Rinciannya: Kawasan Hutan (75.345 Ha): Rp 223,3 Triliun (Ekologis Rp 157,83 T + Ekonomi Lingkungan Rp 60,27 T + Pemulihan Rp 5,25 T)
Non Kawasan Hutan (95.017 Ha): Rp 47,7 Triliun

Itu belum termasuk nyawa manusia. WALHI Babel mencatat 38 pekerja tewas dan 22 luka-luka akibat kecelakaan tambang 2021-2024, plus 23 orang tenggelam di kolong. Pada 2021-2022 saja, 17 kasus tenggelam, 11 korban jiwa, sebagian besar anak-anak usia 7-20 tahun yang berenang di kolong yang dikira danau wisata.

Baca Juga  KUR Fiktif Tamparan Keras BSB

Maka tidak berlebihan jika ini layak disebut kejahatan, bukan bencana.

Pertama, dana pemulihan sengaja dirampok. PT Koba Tin punya konsesi 41.543 Ha. Dana jaminan pascatambangnya hanya USD 16,7 Juta atau Rp 300 Miliar. Itu pun setara Rp 7,2 Juta per hektar untuk memulihkan hutan, tanah, air yang rusak berat.

Sangat tidak masuk akal. Dan dari Rp 300 Miliar (jika dihitung dengan kurs sekitar Rp 17.964 pers Dollar AS) itu, Rp 112 Miliar atau 52 persen dikorupsi lewat skema pailit, mengalir ke sejumlah pihak. Negara sudah tahu tidak cukup, masih dirampok pula. Ini niat jahat.

Kedua, reklamasi adalah kebohongan administratif. Klaim reklamasi 43 persen PT Koba Tin atau skor keberhasilan reklamasi 85,96 persen dari pihak lainnya baru di atas kertas dan tidak pernah menjawab pertanyaan sederhana.

Apakah tanah itu bisa ditanami lada kembali? Apakah air kolong tidak mengandung timbal? Apakah nelayan bisa menangkap ikan lagi? Jawabannya tidak. Reklamasi hari ini hanya menanam sengon di atas tailing beracun, lalu difoto untuk laporan ESDM.

Ketiga, ada shadow state, negara bayangan. Sejarawan Erwiza Erman menyebutnya shadow state. Ketika produksi timah swasta ilegal di Babel mencapai puluhan ribu ton, bahkan lebih dari 2 kali lipat produksi PT Timah Tbk sebagai pemegang konsesi terbesar, itu artinya negara sudah kalah.

Baca Juga  Diskusi Buku Granada Menangislah..

Oknum politisi, aparat, dan pengusaha diduga bersekongkol mempertahankan 1.000 tambang ilegal itu tetap hidup, karena dari situlah uang mengalir.

Kejahatan ekologis tidak bisa dihukum dengan pasal korupsi saja.

Pertama, terapkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pidana Kejahatan Lingkungan. Jadikan Rp 112 miliar itu sebagai kerugian negara yang harus dibayar untuk pemulihan, bukan sekadar angka di persidangan. Sita aset penerima aliran dana untuk membiayai pemulihan.

Kedua, moratorium total seperti desakan WALHI sejak 2017: Hentikan penerbitan izin baru, audit semua IUP yang ada, dan buat peta jalan pemulihan. Tanpa moratorium, kita hanya memindahkan lubang dari darat ke laut.

Ketiga, pengadilan lingkungan khusus untuk Babel. Karena 70 persen pulau ini kritis, maka pemulihannya butuh 50 tahun, bukan 5 tahun. Butuh lembaga khusus yang mengawasi setiap rupiah dana jaminan reklamasi dan pascatambang agar tidak lagi dirampok lewat modus pailit seperti Koba Tin.

Timah telah memberi Babel kejayaan sejak 1711. Tapi 300 tahun kemudian, yang tersisa hanya 12.607 kubangan maut, terumbu karang rusak parah, dan anak-anak yang tenggelam di kolong bekas tambang yang dikira danau wisata.

Jika ini bukan kejahatan ekologis berat, lalu apa namanya? (*)