Suarapos.com – Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo, Kamis, 20 Oktober 2022, lalu, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya harus mengantisipasi jika ekspor balok timah dihentikan.
Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan, ada beberapa catatan yang ditindaklanjuti, salah satunya soal langkah antisipasi jika timah balok dihentikan ekspornya.
“Kita harus mengantisipasi jika eksport timah balok dihentikan,” kata Ridwan ketika Rapat Koordinasi mingguan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin malam (24/10/22) sebagaimana dilansir dari babelprov.co.id, Selasa malam.
Untuk itu, Pj Gubernur Ridwan menginstruksikan Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana mengajak PT Timah dan smelter-smelter swasta untuk berdiskusi.
Selain soal antisipasi itu, tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi lainnya yakni terkait pengendalian inflasi daerah.
Ridwan menginstruksikan agar perangkat daerah terkait menyiapkan presentasi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Sedangkan penggunaan anggaran 2022 yang harus diselesaikan yakni pasar induk dan penggunaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Baturusa, pariwisata, sentra logistik, dan presentasi inflasi.
Mengenai pariwisata Ridwan menyebutkan akan mematangkan masterplan pariwisata Bangka Belitung.
“Jadi nanti, Dinas Pariwisata adakan saja acara mengundang para pemangku kepentingan dan kementerian, inilah pariwisata yang ingin kita lakukan,” ujarnya.
Lainnya terkait sentra logistik di bandara lama ia meminta agar mengundang pihak terkait seperti Angkasa Pura, Sriwijaya Air dan JNE untuk secepatnya rapat mematangkan rencana.
Ia juga mengatakan perlu mengundang perhubungan laut, Pelindo, dan ASDP terkait insfrastruktur pelabuhan.
Selain itu, Ridwan mengatakan akan berkirim surat ke Presiden melalui Sekretaris Kabinet agar dapat meneruskan arahan-arahan itu ke menteri terkait.
“Presiden Jokowi juga mendorong penuh swasembada pertanian di Bangka Belitung, termasuk usulan kita tentang sapi yang akan segera dieksekusi,” ujarnya.
“Selain itu juga, usulan menaikkan royalti timah. Presiden sudah sampaikan hal ini ke Seskab untuk segera pantau di Menkeu. Dan ini akan kita percepat,” sambung Pj Gubernur.
Hal lainnya yang dibahas dalam rapat ini yaknji soal pembangunan pasar di Toboali, memantau pembagian 30 unit perahu tempel untuk dua kelompok nelayan di Muntok.
Soal uji operasional Pelabuhan Tanjung Ular yang kurang, pengalihan pengelolaan dari Kemenhub ke Pemda dan soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mengundang LPDP untuk mencari beasiswa, juga ikut dibahas. (*)
