SUARAPOS.COM — Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal dan penyelundupan timah di Bangka Belitung langsung mendapat respons tegas dari Kapolda Babel Irjen Pol Viktor Sihombing.
Viktor memastikan Polda Babel tidak akan berhenti pada pernyataan. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal akan terus digencarkan, termasuk membidik siapa pun yang terlibat atau mencoba melindungi praktik tersebut.
“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami,” tegas Viktor, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, arahan Presiden menjadi peringatan sekaligus mandat bagi aparat untuk menjaga apa yang sudah berjalan baik dan memperkuat langkah pemberantasan aktivitas tambang ilegal di lapangan.
“Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya, termasuk penegakan hukum. Belakangan ini kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,” ujarnya.
Tak Pandang Bulu, Oknum Aparat Bisa Ditindak
Sikap Polda Babel semakin keras ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi tambang ilegal maupun jalur penyelundupan timah.
Viktor menegaskan tidak ada pengecualian. Siapa pun yang terbukti menjadi pelaku akan diproses sesuai hukum.
“Ya, semuanya, siapa aja. Dan kita tidak pernah membiarkan, terus kemudian memilih-milih. Siapa pun yang menjadi pelaku akan kita tindak,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penertiban tambang ilegal tidak hanya menyasar pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang berada di belakang aktivitas ilegal tersebut apabila terbukti terlibat.
IPR Harus Jadi Jalan Keluar untuk Masyarakat
Di sisi lain, Polda Babel menilai pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan operasi penindakan. Tata kelola pertambangan yang legal juga harus diperkuat agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertambangan.
Viktor menyatakan Polda Babel siap mengawal rencana pemerintah daerah terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu,” jelasnya.
Menurut Viktor, pengawalan tersebut penting agar skema pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Presiden Soroti Ribuan Tambang Ilegal
Sikap tegas Kapolda Babel tersebut sejalan dengan sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menyoroti maraknya tambang ilegal yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 1.000 lokasi di berbagai daerah. Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap praktik tersebut.
Panglima TNI dan Kapolri juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat maupun membiarkan aktivitas ilegal berlangsung.
Khusus Bangka Belitung, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada tambang ilegal, tetapi juga persoalan penyelundupan timah. (wah)
