Oleh: Satyagraha
AKSI penangkapan sekitar 15 ton pasir timah ilegal oleh Satgas Anaconda dan Lanal Babel berlangsung dramatis, menegangkan disertai sedikitnya 7 kali letusan senjata oleh pengawal yang di dugaan penyelundupan yang diduga sejumlah oknum Kompi SS di pelabuhan tikus, Tuing, Kabupaten Bangka.
Meski mendapat perlawanan dari para pengawal dari matra lain, Satgas Anaconda dan Lanal Babel yang juga dilengkapi senjata laras panjang tidak terpancing. Mereka memilih melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan himbaun agar tim pengawal timah ilegal yang hendak diselundupkan itu mundur.
Selama proses negosiasi dan himbauan itu kedua pasukan terlatih ini sama-sama tegang. Kedua pasukan saling berhadapan dengan senjata terkokang berada dalam posisi siap tempur.
Pasca kejadian tersebut, Dandenpom II/5 Bangka, Letkol CPM Harry Mulia Simamarta SH MHI sebagaimana diberitakan, mengaku belum mengetahui dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aksi penyelundupan timah ilegal dan aksi menegangkan itu.
Sejak lama terindikasi bahwa permainan timah ilegal di Bangka Belitung, termasuk penyelundupan timah melibatkan sejumlah oknum. Bukan kali ini saja terungkap bahwa ada sejumlah oknum ada di bisnis timah ilegal.
Bahkan, dalam bisnis timah ilegal ini bukan hanya kelas oknum berpangkat rendah, namun terindikasi melibatkan oknum lainnya. Adanya dugaan keterlibatan oknum, hanya satu dari mata rantai bisnis timah ilegal dan penyelundupan.
Selain itu, kejadian ini kian membuka mata publik bahwa permainan bisnis timah ilegal masih berlangsung di Bangka Belitung. Sejumlah cukong masih melenggang bebas berbisnis timah ilegal.
Pasca pengungkapan korupsi timah Rp300 triliun oleh Kejaksaan Agungn dengan menyeret sejumlah cukong, ternyata masihbada cukong cukong lainnya yang belum tersentuh.
Pengungkapan dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis timah ilegal tidak boleh ditutupi. Harus dibuka ke publik. Harus transparan, siapa saja yang terlibat dan harus diberi sanksi tegas.
Sudah saatnya TNI, Polri untuk bersih-bersih di rumah sendiri. Membereskan pekerjaan rumah yang sejak reformasi 1998 ternyata belum tuntas.
Institusi Negara harusnya menjaga kedaulatan negara. Menjaga kedaulatan atas kekayaan negeri ini berupa timah yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat.
Saatnya institusi negara membersihkan rumahnya dan mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa institusi negara benar-benar menindak tegas siapa saja oknumnya yang terbukti melanggar. Institusi negara harus benar-benar berdiri untuk membela kepentingan negara dan rakyat. (*)
