SUARAPOS.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Erika Retnowati, saat jumpa pers pembukaan Posko Nasional ESDM Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, menjamin stok Bahan Bakar Minyak (BBM) aman.
“Sebagaimana tahun yang lalu, pada tahun 2023 ini kami BPH Migas kembali diberikan amanat untuk menjadi koordinator untuk posko sektor ESDM tahun 2023,” katanya di Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin. (10/4/23).
Pembukaan posko ini tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri ESDM, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tertanggal 10 April 2023, yaitu SK yang terkait koordinasi pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian BBM, gas, listrik serta antisipasi kebencanaan geologi untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023.
Erika juga menjelaskan selama posko Hari Raya Idul Fitri 2023, BPH Migas dan Pertamina menyiagakan 114 terminal BBM, 7.491 SPBU, 68 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand yang tinggi.
Pelaksanaan posko terhitung mulai 10 April hingga 2 Mei 2023 bertempat di Lantai 4 Gedung BPH Migas, Jakarta
“Secara umum, kondisi ketahanan stok BBM aman baik gasoline maupun gasoil dengan ketahanan stok di atas 16 hari,” lanjutnya.
Erika juga menerangkan, BPH Migas memprediksi akan terjadi peningkatan permintaan harian BBM selama Hari Raya Idul Fitri 2023, untuk gasoline meningkat kurang lebih 10,3 persen, avtur meningkat kurang lebih 7,3 persen, kerosin diperkirakan turun 1,4 persen, dan gasoil turun 8,7 persen.
“BPH Migas dan Pertamina juga menyediakan 23 terminal elpiji, 667 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan 5.471 agen elpiji dengan kondisi stok elpiji nasional aman. “Coverage day elpiji nasional berkisar antara 15 sampai 17 hari,” terangnya.
Erika juga menerangkan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H tahun 2023, penyaluran elpiji diproyeksikan sebesar 29.223 metrik ton per hari atau meningkat 4,7 %, apabila dibandingkan dengan penyaluran normal.
Sementara itu, Erika juga menuturkan agar pelaksanaan posko berjalan lancar, pihaknya tidak hanya bersinergi dengan internal anggota posko tetapi juga dengan stakeholder lainnya. Juga bersinergi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT Jasa Marga terkait dengan kesiapan jalur tol dan juga fasilitas rest area di ruas tol.
“Seperti dengan Korlantas Polri yang terkait dengan adanya rute-rute yang dilakukan pembatasan, kemudian juga terkait dengan titik-titik kemacetan. Kemenhub baik perhubungan darat, laut, udara yang terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi,” tutupnya. (anton)