Pj Gubernur Disebut Segera Panggil Koordinator Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

Pj Gubernur Disebut Segera Panggil Koordinator Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

BERBAGI

Suarapos.com – Pasca bertemu nelayan yang tergabung dalam Forum Nelayan Teluk Kelabat Dalam, Kamis malam, 2 Juni 2022, dikabarkan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin bakal manggil koordinator tambang ilegal di Teluk Kelabat Dalam.

Kabar tersebut diungkapkan salah seorang nelayan yang hadir dalam pertemuan itu dan keberatan namanya ditulis.

“Pj Gubernur (Ridwan Djamaluddin) sehera ke Teluk Kelabat Dalam dan panggil koordinator tambang ilegal di Teluk Kelabat Dalam,” ujarnya.

Ketika diminta menjelaskan lebih detail, nelayan tersebut enggan merincinya. Ia meminta menanyakan langsung ke Ridwan.

“Langsung aja WA (kirim pesan WastApp) Pj Gubernur,” katanya, pendek.

Baca Juga  Kunjungi Beltim, Bunda PAUD Babel Sri Utami Bagikan 198 Buku Pendidikan

Sebelumnya, dilansir Suarapos.com, Kamis, 2 Juni 2022, Ketua Forum Nelayan Teluk Kelabat Dalam (FNTKD) Maryono, melalui keterangan tertulis kepada Suarapos.com Grup Suarabangka.com, Kamis malam, mengatakan sejumlah perwakilan nelayan diterima Ridwan Djamaluddin di rumah dinasnya.

Kepada Ridwan, Maryono dan perwakilan lainnya menyampaikan keluhan semakin menyempitnya wilayah tangkap nelayan akibat beroperasinya tambang diduga ilegal di kawasan Teluk Kelabat Dalam (TKD).

Hal ini tidak saja mengancam nelayan, ekosistem yang ada pun terganggu. Hingga saat ini sekitar 500 ponton tambang rajuk beraktivitas di TKD.

Baca Juga  Aksi Bela Arya di Tugu Satam: "Wartawan Bukan Musuh" hingga "Huraa"

Selain itu, ada pula Kapal Isap Produksi (KIP). Belakangan, kata Maryono, kondisi semakin memburuk. Nelayan semakin terancam kehilangan wilayah tangkapnya.

Kondisi ini diperparah dengan mulai terjadi gesekan di lapangan antara nelayan dan penambang. Ia mengkhawatirkan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan bisa memunculkan konflik terbuka antara kedua belah pihak.

“Nelayan meminta APH (aparat penegak hukum) segera turun karena situasi semakin memanas di lapangan,” kata Maryono.

Jika persoalan ini tidak segera direspon dan diselesaikan, Maryona meminta nelayan jangan disalahkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Baca Juga  Sekitar 1.600 Peserta Rakornas Bapemperda se-Indonesia di Babel

“Dan jangn salahkan nelayan apa bila mereka melakukan hal di luar kesabaran,” katanya.

Menanggapi perwakilan nelayan, Maryono menceritakan kalau Ridwan Djamaluddin mengatakan akan segera ke Teluk Kelabat Dalam.

“Intinya Pak Gub tetap akan turun menyelesaikan tambang-tambang laut ilegal yang akan memicu pada konflik antara nelayan dan penambang,” kata Maryono.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan sejumlah pertanyaan secara tertulis sudah dikirimkan melalui pesan WastApp kepada Ridwan Djamaluddin sebagai konfirmasi dan verifikasi, namun belum direspon.

Konfirmasi dan verifikasi kepihak terkait masih terus diupayakan. (SP)

LEAVE A REPLY