Suarapos.com – Usai bertemu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan Nelayan Teluk Kelabat Dalam bertemu Penjabat Gubernur Kepulauan Bangla Belitung, Ridwan Djamaluddin di rumah dinasnya, Kamis petang, 2 Juni 2022.
Ketua Forum Nelayan Teluk Kelabat Dalam (FNTKD) Maryono, melalui keterangan tertulis kepada Suarapos.com Grup Suarabangka.com, Kamis malam, mengatakan sejumlah perwakilan nelayan diterima Ridwan Djamaluddin di rumah dinasnya.
Kepada Ridwan, Maryono dan perwakilan lainnya menyampaikan keluhan semakin menyempitnya wilayah tangkap nelayan akibat beroperasinya tambang diduga ilegal di kawasan Teluk Kelabat Dalam (TKD).
Hal ini tidak saja mengancam nelayan, ekosistem yang ada pun terganggu. Hingga saat ini sekitar 500 ponton tambang rajuk beraktivitas di TKD.
Selain itu, ada pula Kapal Isap Produksi (KIP). Belakangan, kata Maryono, kondisi semakin memburuk. Nelayan semakin terancam kehilangan wilayah tangkapnya.
Kondisi ini diperparah dengan mulai terjadi gesekan di lapangan antara nelayan dan penambang. Ia mengkhwatirkan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan bisa memunculkan konflik terbuka antara kedua belah pihak.
“Nelayan meminta APH (aparat penegak hukum) segera turun karena situasi semakin memanas di lapangan,” kata Maryono.
Jika persoalan ini tidak segera direspon dan diselesaikan, Maryono meminta nelayan jangan disalahkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Jangan salahkan nelayan apa bila mereka melakukan hal di luar kesabaran,” katanya.
Menanggapi perwakilan nelayan, Maryono menceritakan kalau Ridwan Djamaluddin mengatakan akan segera ke Teluk Kelabat Dalam.
“Intinya Pak Gub tetap akan turun menyelesaikan tambang-tambang laut ilegal yang akan memicu pada konflik atara nelayan dan penambang,” kata Maryono.
Terkait pertemuan dengan FNTKD terkait persoalan Teluk Kelabat Dalam, Suarapos.com sudah berupaya meminta wawancara dengan Ridwan Djamaluddin. Termasuk sejumlah pertanyaan secara tertulis sudah disampailan melalui pesan WastApp.
Hanya saja hingga berita ini diturunkan belum direspon. Suarapos.com juga masih mengupayakan konfirmasi dan verifikasi kepihak terkait. (SP)
