Suarapos.com – Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Timah Ilegal dan penunjukan ketuanya oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin menimbulkan polemik. Kebijakan ini dinilai tidak lazim, DPRD Babel diminta segera memanggil Pj Gubernur.
Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fadillah Sabri, kepada Suarapos.com Grup Suarabangka.com, Senin, 20 Juni 2022, mengatakan secara prinsip setuju dibentuknya Satgas.
Bahkan Fadillah mengatakan beberapa waktu lalu sempat menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada Gubernur agar dibentuknya semacam Satgas serupa untuk menangani penambangan timah ilegal.
Hanya saja kata Fadillah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, pembentukan Satgas harus melibatkan akademisi, pegiat lingkungan dan pihak terkait.
Selain itu, katanya, personil Satgas adalah gabungan aparat penegak hukum dan unsur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Pj Gubernur harus melibatkan akademisi dan pegiat lingkungan. Tim gabungan yang menindak. Secara prinsip Satgas, kita setuju,” ujarnya.
Ia menilai apa yang dilakuan Pj Gubernur terkait saat ini terkait Satgas, tidak lazim. Sebab, yang jadi Ketua Satgasnya adalah Aon (Thamron) yang notabene adalah pengusaha pertimahan.
“Ketika menunjuk Aon jadi Ketua Satgas. Tidak lazim, jadi polemik,” katanya.
Bahkan Fadillah menyebut kebijakan Pj Gubernur terkait Satgas adalah kebijakan “abnormal”.
“Barangkali Pj Gub memandang negeri kita tidak normal, saya memakluminya. Makanya memahaminya harus dengan abnormal juga,” ujarnya.
Makanya Fadillah meminta Ridwan menjelaskan terkait pembentukan Satgas dan penunjukkan Aon sebagai ketuanya kepada publik.
“Okelah kita juga belum tahu arahnya kemana, harus jelaskan ke masyarakat lewat DPRD Babel. Saya setuju Amri (Amri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Babel),” katanya.
Fadillah menilai soal pembentukan Satgas adalah soal penting. “Ini masalah penting, harus jelas. Gimana penindakan hukum, yang bersangkutan sipil. Nanti bisa jadi polemik secara hukum,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta soal tata kelola pertambangan rakyat harus ditata sedemikian rupa dengan aturan jelas.
Sebelumnya, Pj Gubernur Ridwan membentuk Satgas Penanganan Timah Ilegal dan menunjuk Aon sebagai ketuanya dalam sebuah rapat yang dihadiri para pengusaha timah.
Kebijakan ini mendapat kritik tajam dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, murka. Dia mengatakan dewan tidak pernah diajak bicara sebelumnya.
Amri mengatakan DPRD Babel segera memanggil Pj Gubernur Ridwan untuk diminta penjelasan duduk soal Satgas.
Hingga berita ini diturunkan masih diupayakan konfirmasi dan verifikasi kepihak terkait. (fh)
