Polemik pembentukan Satuan Tugas Penanganan Tambang Timah Ilegal dan penunjukan Aon alias Thamron ketuanya terus bergulir di masyarakat.
Sebab hingga kini belum ada penjelasan rinci oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait landasan hukum, tugas dan apa saja kewenangan Satgas Penanganan Tambang Timah Ilegal atau jika mau disingkat Satgas Petai ini.
Publik pun masih menanti janji DPRD Babel untuk memanggil Pj Gubernur guna dimintai keterangan terkait kebijakan tersebut.
Hal ini penting agar duduk soalnya jelas sehingga menjadi terang benderang. Jangan sampai polemik ini terus bergulir. Kebijakan ini akan terus dicurigai. Jika ini yang terjadi, alamat tidak produktif.
Alhasil, alih-alih Satgas bisa bekerja menyelesaikan masalah. Tapi sebaliknya, keberadaan Satgas justru menjadi masalah baru di tengah berbagai masalah yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Memang sudah seharusnya DPRD Babel segera memanggil Pj Gubernur. Apalagi sejak awal pembentukan Satgas tidak pernah dibicarakan dengan DPRD Babel.
Maka wajar jika DPRD murka. Ada kesan tidak transparan. Aroma kecurigaan ini menyeruak tatkala Aon yang notabene pengusaha yang sudah malang melintang di dunia pertimahan ditunjuk sebagai ketuanya.
Agar publik juga tidak curiga dengan DPRD Babel maka, memanggil secepatnya Pj Gubernur adalah langkah yang tepat dan bijaksana.
Toh memang sudah tugas dewan melaksanakan salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan. Fungsi ini adalah salah satu kekuatan legislatif dalam mewakili masyarakat.
Apalagi sejak awal, DPRD Babel sudah sesumbar akan memanggil Pj Gubernur terkait Satgas. Jika sampai tidak dilakukan maka publik pun akan menilai DPRD Babel tidak serius.
Sekali lagi! Bentuk keseriusan itu adalah DPRD Babel segera memanggil Pj Gubernur Babel secara terbuka dan transparan agar tidak ada kecurigaan.
Harus diingat, saat ini bukan saja kredebilitas lembaga legislatif yang sedang dipertaruhkan. Kepercayaan publik kepada para wakilnya di DPRD Babel pun terancam. Apa jadinya jika dukungan masyarakat merosot terhadap para wakilnya itu? Entahlah. (*)
