SUARAPOS.COM – Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fitrah Nur meresmikan 119 rumah relokasi program DAK tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKP) kawasan kumuh tahun 2024 dan peletakan batu pertama pembangunan rumah swadaya DAK PPKT 2025, di Desa Kurau, Jumat (1/8/2025).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fitrah Nur menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mendukung daerah yang membutuhkan penanganan kawasan kumuh.
“ Bangka Tengah salah satu yang beruntung. Semoga ini bisa menjadi contoh daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi kita tidak hanya mengandalkan APBD, tapi ada inovasi lain yang menjadi sumber pendanaan program untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menuturkan Desa Kurau dan Kurau Barat menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh terpadu sejak 2024 hingga 2025.
“Harapan kami, Bangka Tengah mencapai nol hektar kawasan kumuh. Ini bagian dari upaya menciptakan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan.
Lanjutnya, hari ini kita resmikan rumah swadaya DAK PPKT 2024 dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah baru 2025. Semoga dukungan untuk pembangunan permukiman di Bangka Tengah terus meningkat,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Diperkimhub) Bangka Tengah, Fani Hendra Saputra, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya program DAK Tematik 2024 serta optimisme terhadap kelanjutan program 2025.
“ Suksesnya program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun mitra CSR dan instansi vertikal. Membangun kawasan permukiman baru bukan hal mudah, tetapi menjadi motivasi untuk mendukung visi misi kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
Ia menambahkan, kami terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam pendataan dan pemantauan pembangunan rumah dari APBD, APBN, maupun swadaya masyarakat. Hari ini sertifikat tanah yang ditunggu-tunggu juga telah selesai dan diserahkan secara simbolis,” imbuhnya. (***)
