Suarapos.com – Larangan ekspor timah oleh pemerintah masih bersifat wacana. Hingga kini belum ada alokasi anggaran untuk investasi hilirisasi industrinya di APBN.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi saat Media Briefing Kinerja Fiskal Triwulan III 2022 di kantornya Pangkalpinang, Jumat (28/10/2022).
Edih memastikan, pada tahun ini belum ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk investasi yang berkaitan dengan hilirisasi timah.
“Kalau tahun ini yang sudah berjalan, kita lihat di kementerian atau lembaga di Bangka Belitung belum ada investasi hilirisasi ini. Tapi kita belum tahu juga apakah ada pos langsung dari pusat,” kata Edih, dilansir dari kompas.com, Sabtu (29/10/2022).
Edih mengatakan larangan ekspor timah murni batangan masih berupa rencana atau wacana. Sebelum diterapkan sepenuhnya, pemerintah tentu akan mempertimbangkan dan menghitung secara matang.
“Presiden sudah datang juga ke Bangka Belitung, dan menyampaikan soal larangan ekspor timah murni batangan. Tentunya ini ada pertimbangan dan hitung-hitungannya,” ujar Edih.
Namun yang pasti jika larangan ekspor timah diberlakukan, menurut Edih akan berpengaruh pada pendapatan pajak negara.
Menurut Edih, awalnya pemasukan negara diperkirakan bisa berkurang, namun dari segi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa meningkat jika sudah didukung infrastruktur hilirisasi yang kuat.
Investor China Bakal Masuk
Sebelumnya, dilansir dari suarabangka.com, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengungkapkan rencana pemerintah melarang ekspor balok timah atau ingot masih dimatangkan dan akan dilakukan secara bertahap. Selain itu akan dibentuk tim yang akan mengkaji dampaknya.
Rencana tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk timah melalui hilirisasi.
“Membangun industri hilir timah adalah keniscayaan. Harus ada nilai tambah bagi produk kita,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM yang juga Penjabat Gunernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, di Pangkalpinang, Selasa (27/9/2022).
Menurut Ridwan membangun industri pertimahan yang sehat penting dilakukan. Selain untuk meningkatlan nilai tambah, industri hilir timah dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, sekaligus.
Meski demikian, menurut Ridwan kebijkan tersebut butuh dikaji lebih dalam sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan dunia pertimahan.
“Kita akan tanya kalau bangun hilirisasi butuh waktu berapa tahun? Dua tahun misalnya, berarti kita butuh mempersiapkannya dua tahun. Nah dalam rentang waktu itu, kita mulai melakukan pengurangan (ekspor) berapa persennya, misal tiga puluh persen,” kata Ridwan.
Pemerintah, kata Ridwan, terkait hilirisasi juga sangat berhati-hati. Pemerintah, tegas Ridwan segera akan membentuk tim yang akan mengkaji dampaknya. Hanya saja Ridwan tidak merinci detail mengenai rencana pembentukan tim dimaksud.
“Apa saja dampak dan resikonya, semua akan dikaji,” ujarnya.
Sementara ketika ditanya soal apakah pemerintah juga sudah memperhitungkan reaksi pasar atas rencana hilirisasi timah?
Ridwan tak menampik akan ada reaksi pasar atas kebijakan tersebut. Ia berkaca ketika pemberlakuan yang sama terhadap nikel.
“Pemerintah malah digugat ke WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia). Tapi kan pada bangun smelter, kan bagus bagi industri nikel dalam negeri,” kata Ridwan.
Meski demikian, diungkapkan Ridwan sejumlah pihak sudah ada yang tertarik ingin berinvestasi di industri hilir timah.
“Sudah ada yang menghubungi saya. Mereka tertarik ingin berinvestasi di industri hilir timah,” kata Ridwan.
“Ada dua yang saya sudah berkomunikasi. Mereka dari China. Cuma jangan nanti disebut wah China lagi. Ini kan bisnis, mereka ingin investasi, nah kita butuh investasi untuk industriliasasi, biayanya besar,” sambungnya Ridwan tanpa merinci detail.
Presiden Bicara
Sementara Presiden Joko Widodo, belum bisa memastikan kapan penghentian ekspor timah mentah mulai diberlakukan. Sebab masih membutuhkan kalkulasi.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat konferensi pers usai meninjau pembangunan Top Submerged Lance Ausmelt PT Timah Tbk di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (20/10/2022).
Menurutnya untuk saat ini pemerintah akan mengkalkulasikan semuanya agar nanti berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. (fh)
