Minimalisir Potensi Korupsi, Pengamat Apresiasi Erick Thohir Gabungkan Pengelolaan Dana Pensiun Lewat...

Minimalisir Potensi Korupsi, Pengamat Apresiasi Erick Thohir Gabungkan Pengelolaan Dana Pensiun Lewat IFG

"Tujuan Kementerian BUMN mengalihkan pengelolaan dana pensiun BUMN ke IFG sangat baik,"

BERBAGI

Suarapos.com – Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto mengapresiasi kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengkonsolidasikan dana pensiun (Dapen) di seluruh perusahan milik BUMN agar pengelolaannya di bawah Indonesia Financial Group (IFG).

Sugiyanto menilai rencana penggabungan itu selaras dengan upaya Erick Thohir dalam melakukan tata kelola dan memutus rantai praktik korupsi. Namun lebih baiknya lagi agar kasus-kasus sebelumnya tidak terulang maka sistem pengawasan harus lebih diperketat sehingga kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak terjadi di dana pensiun BUMN.

“Tujuan Kementerian BUMN mengalihkan pengelolaan dana pensiun BUMN ke IFG sangat baik, jika alasan utamanya adalah tata kelola dan menghindari terjadinya praktik korupsi, maka sangat tepat kebijakan tersebut,” kata Sugiyanto saat dihubungi, Rabu (1/6).

Lanjut, Sugiyanto dari sisi kebijakan pengelolaan dana pensiun dalam satu atap di IFG merupakan kebijakan yang baik, tapi ia menyarankan agar dipindahkannya pengelolaan ke IFG disertai program baru atau program tambahan seperti pengawasan lebih ketat agar berbeda dengan pengelola sebelumnya.

“Kalau ada tujuan-tujuan lain misalkan dengan dipindahkan ke IFG akan ada program lain, program tambahan dana pensiun akan lebih baik dikelola. Nah itu mungkin satu pertimbangan yang baik ya. Jadi kalau untuk kebijakan ada baiknya ya,” ungkapnya.

“Sebenarnya kalau tujuannya untuk hindari praktik korupsi dan sebagainya itu bagus, tapi juga bisa dilakukan dengan pengawasan yang ketat, artinya ada pengawasan yang lebih dimaksimalkan kalau urusannya korupsi,” tambahnya.

Dijelaskan Sugiyanto, dana pensiun BUMN sangat besar hingga perlu ada kebijakan yang tepat, yakni dengan meningkatkan pengawasan yang melekat. Pasalnya, jika pengawasan diperketat, maka peluang terjadinya tindakan korupsi sangat kecil terjadi.

“Karena dana pensiun ini sebenarnya kalau diakumulasi sangat besar. Masalah ini para pakar sudah menguasai dan mengerti cara pengelolaan dana pensiun ini. Olehnya itu, kalau tujuannya untuk menghindari korupsi bisa memaksimalkan yang ada dengan meningkatkan pengawasan melekatnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir tengah berencana untuk menggabungkan pengelolaan investasi dana pensiun. Ini dipandang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi peserta dana pensiun.

Kementerian BUMN menunjuk Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, untuk mengelola dana pensiun (Dapen) perusahaan milik negara. Saat ini tercatat ada 108 dana pensiun BUMN yang masih terpisah-pisah.

Salah satu alasan dana pensiun BUMN dikelola di bawah pengelolaan Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi ini akan memperkuat kontrol terhadap tata kelola dana yang dihimpun dari pegawai dan karyawan perseroan negara itu.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wijoatmodjo menyampaikan niatan itu tengah jadi diskusi di Kementerian BUMN. Harapannya, tak akan timbul investasi dana pensiun bermasalah kedepannya.

“Kita di Kementerian bahwa memang pak Erick Thohir sedang berdiskusi untuk pelan-pelan menggabungkan kelolaan investasi dana pensiun, jadi tidak ada isu-isu mengenai investasi bermasalah di masa depan,” katanya kepada wartawan ditulis Selasa (31/5/2022).

Pengelolaan dana pensiun BUMN dalam satu payung perusahaan, lanjut Tiko, juga bertujuan menjaga pertumbuhan aset dan liabilitas. Upaya ini perlu dilakukan agar Dapen BUMN tidak mengikuti jejak kasus PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.

“Jangan sampai para pensiun ternyata asetnya tidak sampai mengejar liability, nanti seperti Jiwasraya dan Asabri. Pas orang pensiun, dia mau narik ternyata asetnya nggak ada,” tukasnya. (***)

LEAVE A REPLY