SUARAPOS.COM — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terkait maraknya aktivitas tambang timah ilegal dan dugaan penyelundupan di Bangka Belitung. Tak hanya meminta TNI dan Polri bertindak, Prabowo juga menyoroti peran Bakamla serta aparat Bea dan Cukai dalam memutus mata rantai aktivitas ilegal tersebut.
Prabowo secara khusus mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar menjalankan fungsi pengawasan laut secara serius, terutama dalam mencegah praktik penyelundupan.
“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?, “tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sorotan juga diarahkan kepada Kementerian Keuangan melalui jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan terhadap potensi penyelundupan timah diminta diperkuat agar komoditas ilegal tidak mudah keluar melalui jalur distribusi dan perdagangan.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan timah ilegal Bangka Belitung sebagai masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar aktivitas pertambangan tanpa izin.
Prabowo juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya oknum aparat yang mengetahui, membiarkan, bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri tidak ragu menindak anggota atau pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau tidak bisa menertibkan ini?, “tegasnya.
Prabowo mengakui bahwa menindak orang yang selama ini menjadi bagian dari institusi bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, kepentingan rakyat dan negara harus berada di atas hubungan pribadi maupun rasa sungkan.
“Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beli bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan, “jelas Prabowo.
Ia menegaskan, jabatan dan pangkat merupakan amanah negara, bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Prabowo juga mengingatkan para pejabat dan aparat bahwa masyarakat kini semakin kritis. Perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas di lapangan semakin mudah diketahui dan disebarluaskan.
“Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan, “serunya.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa lagi dianggap mudah dibohongi. Karena itu, pemerintah harus berani membersihkan institusinya sendiri apabila ditemukan penyimpangan.
“Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran, “harap Prabowo. (wah)
