SUARAPOS.COM – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung diminta segera menuntaskan dugaan korupsi tunjangan trasportasi pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2017 -2021.
Desakan ini muncul dari Aliansi Masyarakat Pemuda Untuk Kesejahteraan Bangka Belitung (AMPUH Babel), saat menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/3/23).
Koordinator AMPUH Babel, Ardin, dalam orasinya mengatakan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas.
“Kami siap mendukung sikap Kejati yang menahan tersangka korupsi tunjangan transportasi Pimpinan DPRD Babel, walaupun yang baru ditahan saat ini baru 1 (satu) orang, yang kabarnya sudah pensiun,” ujar Ardin.
Lanjutnya, untuk tersangka lainnya justru saat ini masih menjabat. Ardin menrgaskan prinsip euality before the law atau setara di hadapan hukum harus dijalankan.
“Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum, terlebih tehadap kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” tegasnya.
Ardin menegaskan AMPUH Babel akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Kami tidak ingin akhirnya seorang pensiunan ASN, yang tidak punya kekuatan yang dikorbankan,” paparnya.
Sementara itu, Koordinatir Bidang Intelejen Kejati Babel, Satria Abdi, mengatakan saat ini baru satu yang ditahan berinisial “S” sedangkan yang lainnya masih belum.
“Mereka yang tiga (tersangka) ini sudah kita panggil, dan ini panggilan kedua, dan yang bersangkutan sampai siang hari ini juga belum hadir,” kata Satria.
Satria mengatakan Kejati Babel mengucapkan terima kasih buat AMPUH Babel yang sudah memberikan dukungan dan perhatiannya atas penanganan perkara tunjangan transportasi ini.
“Kepada teman-teman dari AMPUH Babel, mari kita awasi bersama-sama penanganan perkara ini. Jadi ini merupakan dukungan kepada kami agar lebih cepat lagi menangani kasus tunjangan transportasi ini,” kata dia. (*)
