WALHI Sebut Korupsi Dana Pascatambang Koba Tin sebagai Kejahatan Berat

WALHI Sebut Korupsi Dana Pascatambang Koba Tin sebagai Kejahatan Berat

BERBAGI
Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Babel Regi Yoga Pratama saat memimpin aksi damai di DPRD Babel beberapa waktu lalu. Foto/wahyu kurniawan
Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Babel Regi Yoga Pratama saat memimpin aksi damai di DPRD Babel beberapa waktu lalu. Foto/wahyu kurniawan

SUARAPOS.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung menilai dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin bukan sekadar persoalan keuangan negara. Kasus ini juga menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

WALHI menilai dugaan penyimpangan dana pemulihan lingkungan tersebut harus dilihat dalam konteks krisis ekologis yang kian mengancam ruang hidup masyarakat akibat ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar.

Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Babel, Regi Yoga Pratama, mengatakan dana jaminan pascatambang memiliki peran penting untuk memastikan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir.

“Dalam situasi itu, dana jaminan pascatambang memiliki arti penting untuk memastikan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir,” kata Regi dalam keterangan tertulis yang diterima Suarabangka.com, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga  Batalyon 147 Minta Maaf soal Insiden Pratu Ilham di Polsek Sungailiat, Fasilitas Rusak Diganti

Menurut dia, dugaan penyimpangan dana jaminan reklamasi dan pascatambang berpotensi memperburuk persoalan lingkungan yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat.

Atas dasar itu, WALHI Babel memandang perkara PT Koba Tin tidak cukup dilihat hanya dari sisi dugaan kerugian keuangan negara. Organisasi lingkungan tersebut menilai kasus ini juga menyangkut dugaan perampasan hak ekologis masyarakat Bangka Belitung.

“Kasus korupsi jaminan pascatambang PT Koba Tin tidak bisa hanya dilihat sebagai kasus yang merugikan keuangan negara saja, tetapi juga mesti dikategorikan sebagai kejahatan berat karena secara tidak langsung telah merampas hak masyarakat Bangka Belitung atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegas Regi.

Baca Juga  Pejabat Polda Babel Dimutasi, dari Kapolres hingga Direktur 

Pernyataan WALHI itu menyoroti dimensi lain dalam perkara dana pascatambang, yakni tanggung jawab pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah bekas pertambangan.

WALHI berpendapat dana jaminan pascatambang pada dasarnya berkaitan dengan upaya memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.

“Karena itu, dugaan penyimpangan dana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban lingkungan dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Maka itu, WALHI menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghitungan kerugian negara. Penegakan hukum juga perlu memberi perhatian pada dampak ekologis dan kepastian pemulihan lingkungan agar masyarakat tidak menanggung konsekuensi dari persoalan yang terjadi.

Baca Juga  "Gerakan Satu Kebaikan", PT Timah Tbk Tanam Mangrove dan Sukun di Pantai Serdang

“Meski demikian, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian hukum, ” demikian sikap WALHI Babel.

WALHI berharap dalam kasus dugaan korupsi dana pasca tambang dapat mengungkap perkara secara menyeluruh untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menjawab persoalan pemulihan lingkungan pascatambang PT Koba Tin.

“Bagi WALHI, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut, bukan sekadar persoalan tambahan di luar proses hukum, “tutupnya. (wah)