Suarapos.co.id
Suarapos.co.id
Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Aktifkan Komunikasi Publik, Tito: Jangan Buat Masyarakat...

Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Aktifkan Komunikasi Publik, Tito: Jangan Buat Masyarakat Panik

"Pasalnya, akar penyebab inflasi bukan di kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus memengaruhi sektor ekonomi dan keuangan,"

BERBAGI

Suarapos.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta daerah tidak lengah terhadap inflasi. Ada 10 hal ditekankannya yang harus dilakukan daerah.

Hal ini diungkapkan Tito saat rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah yang diikuti Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung secara virtual melalui aplikasi zoom, di Ruang Tanjung Pesona, kantor Gubernur, Senin (24/10/2022).

Tito mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih landai yakni 5,95 persen.

Perang Rusia-Ukraina masih mempengaruhi perekonomian global. Kendati demikian, perkembangan harga kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 masih stabil, bahkan cenderung ada penurunan kecuali beras dan kedelai.

Meski angka inflasi terbilang rendah, Tito mengigatkan agar tidak lengah.

“Pasalnya, akar penyebab inflasi bukan di kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus memengaruhi sektor ekonomi dan keuangan,” ungkapnya.

Baca Juga  Rapor Kinerja Diskominfo Babel Tahun 2022 Rangking 2

Dalam pengendalian inflasi Tito menekankan setiap provinsi mengikuti 10 langkah sebagai berikut:

1. Sinergi semua stakeholder. Isu pengendalian inflasi dikatakannya menjadi isu prioritas sehingga penting adanya sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.

2. Aktifkan komunikasi publik. Jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang.

3. Aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tim agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta melaksanakan rakor secara berkala.

4.Aktifkan Satgas Pangan. Satgas Pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi.

Baca Juga  Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Baca 2 Pantun Ini

5.BBM subsidi tepat sasaran. Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin 80% dari Rp 502 triliun. Subsidi tidak tepat sasaran perlu pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.

6. Laksanakan gerakan hemat energi dengan menghimbau masyarakat cepat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu pada siang hari.

7. Melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dapat dilakukan diantarannya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa dan lain-lain.

8. Laksanakan kerjasama antar daerah.
Belum semua daerah memiliki kerjasama antar daerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis setiap Item. Komoditas dikaji oleh setiap daerah di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus kemudian menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang atau jasa.

Baca Juga  PWI Babel Peduli: Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga

9. Intensifkan jaring pengaman sosial.
– Anggaran belanja tidak terduga
– Anggaran bantuan sosial.
– Anggaran Desa.
– Realokasi dana alokasi umum.
– Bantuan sosial pusat.

10. Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia provinsi secara rutin umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota.

Hadir langsung Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rakor tersebut. Tampak pula Sekretaris Daerah Pemprov. Kep. Babel (Sekda) Naziarto didampingi seluruh pimpinan perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

LEAVE A REPLY